Home / Hukum Krimial / News

Rabu, 12 Mei 2021 - 09:05 WIB

Zaenur Rohman: SK Pembebasan Tugas 75 Pegawai KPK Cacat Hukum

Peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi Universitas Gadjah Mada (Pukat UGM) Zaenur Rohman menilai, Surat Keputusan (SK) Nomor 652 Tahun 2021 KPK cacat hukum.

Dalam SK yang berisi tentang tentang hasil asesmen Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) pegawai yang tidak memenuhi syarat alih status jadi Aparatur Sipil Negara (ASN) itu disebutkan bahwa pegawai tak lolos diminta menyerahkan tugas dan tanggung jawab pada pimpinannya.

“Menurut saya surat ini cacat hukum karena pembebasan tugas pegawai didasarkan bukan karena pelanggaran kode etik atau pidana, tapi karena alasan tidak lolos TWK,” kata Zaenur kepada Kompas.com, Rabu (12/5/2021).

Zaenur menilai SK yang ditandatangani Ketua KPK Firli Bahuri itu cacat hukum karena sampai saat ini belum ada keputusan pemecatan terhadap para pegawai KPK itu. Sementara di sisi lain KPK sudah mengeluarkan SK yang meminta mereka tidak melakukan tugasnya.

Baca Juga :  KPK: Pembebasan 75 Pegawai Tidak Akan Mengganggu Kinerja KPK

“Sedangkan sampai saat ini belum ada keputusan pemberhentian mereka sebagai pegawai KPK. Artinya, 75 pegawai ini masih berstatus pegawai KPK. Mereka masih pegawai tapi sudah dibebastugaskan, menurut saya ini cacat hukum,” kata dia.

Zaenur juga menilai alasan KPK membebastugaskan para pegawai yang tidak lolos TWK karena kekhawatiran tentang status hukum kepegawaiannya saat menangani perkara tindak pidana korupsi.

Alasan itu, lanjut Zaenur, mengada-ada dan tidak berdasar. “Karena sampai saat ini para penyelidik dan penyidik itu masih memegang SK yang menjadi dasar pengangkatan mereka.

Sehingga tidak ada alasan apapun yang perlu dikhawatirkan keabsahan mereka dalam menangani perkara itu dipersoalkan pihak lain,” ujarnya.

Baca Juga :  Gerak Cepat Polda Riau Antisipasi Kelangkaan Minyak Goreng, Inisiasi Rapat Bersama Stake Holder dan Perusahaan Produsen

“Mereka sampai saat ini masih berstatus sebagai pegawai KPK kok. Penyidik masih berstatus sebagai penyidik, sah untuk melakukan tugas jabatannya. Jadi menurut saya alasan itu tidak berdasar,” ujar Zaenur.

SK dengan kop dan tanda tangan Ketua KPK Firli Bahuri terkait pegawai KPK yang tak lolos TWK tersebar dikalangan media sejak Selasa kemarin. Surat itu bertanggal 7 Mei 2021.

Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK Ali Fikri menampik bahwa para pegawai yang tak lolos TWK diberhentikan. Dalam keterangan tertulisnya, Ali menyebut bahwa penyerahan tugas pada atasan yang dimaksud pada SK itu digunakan untuk menjamin kinerja KPK agar efektif dan tidak bermasalah secara hukum.

 

Share :

Baca Juga

Daerah

Pemkab Inhil Gelar Rapat Forum Konsultasi Publik Tentang Penyelenggaraan Mall Pelayanan Publik

News

KIP Kuliah Merdeka 2022 Telah dibuka, Segera daftar!

Daerah

Hadiri Pengukuhan Serambi Bersatu, Ketua KNPI Apresiasi Lestarikan Nilai Budaya Melayu

News

Publication Out of Ra Deluxe Slot uniquecasino1.fr machine game By the Novomatic During the 2021

Daerah

Pemkab Inhil Raih BKN Award Tahun 2022 Kategori Penerapan Pemanfaatan Data Sistem Informasi Dan Cat

Daerah

Calon Ketua KONI Inhil, 2 Nama Telah Muncul

News

Internet casino vulcanruss-onliine.com Sporting With Bonus offer

Daerah

Bupati Inhil HM Wardan Lantik Pengurus LAD dan Karang Taruna Bukit Berbunga Desa Batu Ampar