Home / Daerah / News

Rabu, 3 November 2021 - 06:21 WIB

Tak Dapatkan Perbup Parkir Di Bagian Hukum Setda, Sekjen GKRM Pinta Ke Dinas Perhubungan

Tahtanews.com – Gerakan Kebangkitan Rakyat Marhaen (GKRM) meminta salinan asli (hardcopy) tentang beberapa peraturan terkait Parkir di Indragiri Hilir kepada Dinas Perhubungan Inhil. Rabu (03/11/2021).

Sekretaris Jendral (Sekjen) GKRM, Hadi Mardiansyah,SH menyampaikan bahwa sebelumnya mereka telah mendatangi kantor Bagian Hukum Setda Inhil U.p. Kasubbag Perundang-undangan dan Kasubbag Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Indragiri Hilir.
Tetapi instansi tersebut tidak memiliki Peraturan Bupati (Perbup) yang diminta dan mengarahkan ke Dinas Perhubungan.

“Kami sudah meminta ke bagian hukum Setda tetapi tidak mendapatkan hasil dan kami diarahkan ke Dinas Perhubungan” terang Bung Hadi.

Baca Juga :  DPC PDI Perjuangan Inhil Bersama Bawaslu Inhil Taja "Ngopi Sedap"

Bung Hadi berharap agar di Dinas Perhubungan menemukan Perbup yang diminta.

“Kami mengikuti saja, semoga di Dinas Perhubungan mempunyai Perbup yang kami perlukan untuk dikaji dan menemukan titik permasalahan parkir ini” Harap Bung Hadi.

Beberapa Peraturan yang diminta ialah sebagai berikut :

1. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 27 Tahun 2010 Tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum.
2. Peraturan Bupati Tentang Tarif Retribusi Parkir terbaru.
3. Peraturan Bupati Tentang Pola Kerjasama Dengan Pihak Ketiga Dalam Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Parkir.
4. Peraturan Bupati atau ketetapan bupati tentang penetapan lahan parkir di Kota Tembilahan.
5. Peraturan Bupati Tentang Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran, angsuran dan penundaan pembayaran retribusi parkir.
6. Peraturan Bupati Tentang Pengembalian Kelebihan pembayaran retribusi parkir.
7. Peraturan Bupati Tentang tata cara penghapusan piutang retribusi parkir yang sudah kadaluwarsa.
8. Peraturan Bupati Tentang Tata cara pemeriksaan dan pengawasan retribusi parkir
9. Peraturan Bupati Tentang Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif pemungutan.

Baca Juga :  Warkop Nyaman, Terbuka Untuk Pertandingan FF

Share :

Baca Juga

News

Ganjar dan Ketua KPK Beri Arahan pada Kepala Daerah dalam Pencegahan Korupsi

Daerah

Wanhar Dikukuhkan Sebagai Ketua DPD IKA Unri Inhil Periode 2022-2026 Oleh Ketua DPP IKA Unri

Daerah

Melebihi Kapasitas, Lapas di Provinsi Riau Terpadat Se-Indonesia

Daerah

BRK Syariah Resmi Beroperasi, Bupati Inhil HM Wardan Harap Sinergitas Bangun Inhil Lebih Baik

Daerah

Madrasah Tsanawiyah Adakan Temu Alumni Sekaligus Seminar

News

Desa Purwodadi Lolos Juara Pertama di Tingkat Regional I Bagian Sumatera

News

Menteri Keuangan : 3 Fenomena Global yang Membuat Negara Menjadi Pemenang atau Pecundang

Hukum Krimial

Ibu Korban Pencabulan Sambangi Polres Jakut