Home / Hukum Krimial / News

Minggu, 16 Mei 2021 - 07:58 WIB

KPK: Pembebasan 75 Pegawai Tidak Akan Mengganggu Kinerja KPK

TahtaNews.Com_Pembebastugasan pegawai KPK sebanyak 75 orang beberapa waktu lalu menuai pro dan kontra. Sebelumnya, Ketua KPK Firli Bahuri mengeluarkan Surat Keputusan (SK) Pimpinan KPK Nomor 652 Tahun 2021. Tentang Hasil Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) Pegawai yang Tidak Memenuhi Syarat Dalam Rangka Pengalihan Pegawai KPK menjadi Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN).

Ada empat poin yang tercantum dalam SK tersebut. Pertama, menetapkan nama-nama pegawai yang tersebut dalam lampiran surat keputusan ini, tidak memenuhi syarat dalam rangka pengalihan pegawai KPK menjadi pegawai ASN.

Kedua, memerintahkan kepada pegawai sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu agar menyerahkan tugas dan tanggung jawab kepada atasannya langsung sambil menunggu keputusan lebih lanjut.

Ketiga, menetapkan lampiran dalam keputusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

Keempat, keputusan ini berlaku sejak tanggal d/tetapkan dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Baca Juga :  Ganjar dan Ketua KPK Beri Arahan pada Kepala Daerah dalam Pencegahan Korupsi

Kinerja KPK Tidak Terganggu Sama Sekali

Atas pembebastugasan pegawai KPK tersebut, Komisi Pemberantasan Korupsi memastikan tidak akan mengganggu kinerja KPK kedepan.

“Sejauh ini, khusus pekerjaan pada kedeputian penindakan masih berjalan. Demikian juga program dan kegiatan pada kedeputian yang lain,” kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri.

75 pegawai KPK tersebut telah d/minta menyerahkan tugas dan tanggung jawabnya kepada atasan secara langsung. Sampai dengan ada keputusan lebih lanjut mengenai hal tersebut. Penyerahan tugas tersebut karena mereka tidak memenuhi syarat dalam asesmen TWK sebagai syarat menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN).

“Kerja-kerja KPK pada seluruh kedeputian tidak ada yang individual. Semua kerja secara tim dalam bentuk satgas yang d/pimpin oleh ketua tim atau kasatgas dengan kontrol dari direktur masing-masing. Direktorat adalah sebagai atasan langsungnya,” ucap Ali.

Ia menyatakan 75 pegawai termasuk Novel Baswedan, yang tidak memenuhi syarat  itu bukan dinyatakan nonaktiv. Sebab, semua hak dan tanggung jawab kepegawaiannya masih tetap berlaku.

Baca Juga :  Zaenur Rohman: SK Pembebasan Tugas 75 Pegawai KPK Cacat Hukum

“Menyerahkan tugas dan tanggung jawab kepada atasan langsungnya maksudnya adalah sekiranya atas polemik saat ini ada pekerjaan yang berpotensi menimbulkan implikasi hukum agar menyerahkan lebih dahulu kepada atasan langsungnya sampai ada keputusan lebih lanjut,” ungkapnya.

Selain itu, ia juga menegaskan sampai saat ini belum ada keputusan apapun mengenai 75 pegawai tersebut. nantinya akan ada hasil koordinasi dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) dan Badan Kepegawaian Negara (BKN).

“Bagi KPK, seluruh pegawai yang berjumlah sekitar 1.586 orang adalah orang-orang yang penuh integritas. Pegawai itu semua adalah aset bagi lembaga dalam ikhtiar pemberantasan korupsi. Untuk itu, tentu KPK akan mengambil keputusan yang terbaik sesuai aturan yang berlaku atas hasil TWK dari BKN tersebut,”Tutup Ali.

 

Sumber: CNN Indonesia

Share :

Baca Juga

Daerah

Bupati HM Wardan Ikuti Prosesi Upacara Peringatan HUT TNI Ke-77 Tahun 2022 Di Halaman Makodim 0314 Inhil

Daerah

Pemerintah Daerah Dan DPRD Kabupaten Indragiri Hilir Setujui Perubahan APBD TA. 2022

Daerah

Safrudin : Pentingnya Berfikir Kritis

News

Kepala Desa Harus Merangkul Semua Kalangan Masyarakat

News

Di Peresmian Pabrik HSM 2 Krakatau Steel, Puan Kenang Jasa Bung Karno

News

Neue casinos online echtgeld Spielautomaten
Pasar

Daerah

Pasar Jum’at (Sejak Tahun 80-an) Di Parit Deli
Idul FItri Ke-4, Kuala Indah, Sungai Gebar

News

Idul Fitri Ke-4, Begini Suasana Penyebrangan Kuala Indah-Sungai Gebar