Home / Daerah / News

Kamis, 28 Oktober 2021 - 05:00 WIB

GKRM Minta Draf Peraturan Terkait Parkir di Indragiri Hilir

Tahtanews.com – Gerakan Kebangkitan Rakyat Marhaen (GKRM) meminta salinan asli (hardcopy) tentang beberapa peraturan terkait keparkiran di Indragiri Hilir kepada Bagian Hukum Setda Inhil U.p. Kasubbag Perundang-undangan dan Kasubbag Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Indragiri Hilir. Kamis (28/10/2021).

 

Sekretaris Jendral (Sekjen) GKRM, Hadi Mardiansyah,SH menyampaikan bahwa Peraturan itu diminta dikarenakan keresahan masyarakat tentang keparkiran.

 

Oleh sebab itu, Organisasi Masyarakat (Ormas) tersebut melayangkan surat untuk meminta kepada pemerintah tentang Peraturan pelayanan retribusi parkir di jalan umum.

 

“Masyarakat resah terkait keparkiran ini, banyak komentar Komentar buruk mencuat kepermukaan baik didunia maya maupun didunia nyata” Ungkap Bung Hadi.

Baca Juga :  Sejalan Dengan Program Pemda, Bupati Inhil HM Wardan Apresiasi Keberadaan Ponpes Daarul Rahman Tembilahan

 

Selanjutnya Bung Hadi menerangkan bahwa GKRM menilai adanya suatu “sistem” yang sedang tidak berpihak kepada masyarakat. Untuk mengkaji sistem mana yang tidak berpihak, perlu adanya hardcopy peraturan tersebut.

 

“Kami masih perlu data detail tentang Peraturan terkait keparkiran karena saat kami mencari di Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kabupaten Inhil, kami tidak menemukan peraturan tersebut. Maka nya langkah ini yang diambil” Jelasnya.

 

Beberapa Peraturan yang diminta ialah sebagai berikut :

 

1. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 27 Tahun 2010 Tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum.

Baca Juga :  Sogleng, Warkop Liberika Khas Panglong

2. Peraturan Bupati Tentang Tarif Retribusi Parkir terbaru.

3. Peraturan Bupati Tentang Pola Kerjasama Dengan Pihak Ketiga Dalam Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Parkir.

4. Peraturan Bupati atau ketetapan bupati tentang penetapan lahan parkir di Kota Tembilahan.

5. Peraturan Bupati Tentang Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran, angsuran dan penundaan pembayaran retribusi parkir.

6. Peraturan Bupati Tentang Pengembalian Kelebihan pembayaran retribusi parkir.

7. Peraturan Bupati Tentang tata cara penghapusan piutang retribusi parkir yang sudah kadaluwarsa.

8. Peraturan Bupati Tentang Tata cara pemeriksaan dan pengawasan retribusi parkir

9. Peraturan Bupati Tentang Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif pemungutan.

Share :

Baca Juga

Daerah

Pelanggar Protokol Kesehatan Langsung Sidang di Tempat

Daerah

Ketua Umum PMII Tanjabbar: Pernyataan Menteri Agama Hanya Analogi Semata

Daerah

Bupati Inhil HM Wardan Dukung Rencana Dibentuknya Tim Penafsir Harga Milik Daerah
Airlangga

National

Airlangga: Ekonomi RI Bisa Tumbuh 7 Persen di Kuartal II 2021
pasang

News

Pasang Air Laut Semangkin Tinggi ! Petani Khawatir

Daerah

Pemerintah Daerah Dan DPRD Kabupaten Indragiri Hilir Setujui Perubahan APBD TA. 2022

Internasional

Dibungkam Dikandang Sendiri, MU Kalah Telak Dari Liverpool 0-5

Daerah

MPT JILID II SUKSES, KETUA TEATER TANJAK: TUNGGU MPT JILID III