Home / Daerah / News

Selasa, 2 November 2021 - 08:34 WIB

Bagian Hukum Setda Inhil Tidak Miliki Satupun Peraturan Bupati Terkait Keparkiran

Tahtanews.com – Gerakan Kebangkitan Rakyat Marhaen (GKRM) telah mendatangi Kantor Bagian Hukum Setda Inhil U.p. Kasubbag Perundang-undangan dan Kasubbag Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Indragiri Hilir untuk meminta hardcopy Peraturan Bupati tentang Perparkiran tetapi menemukan jalan buntu.

Pertemuan tersebut berawal dari surat yang dikirim GKRM pada Kamis(28/10/2021) yang lalu ke bagian Hukum Setda.

Kebuntuan tersebut dikarenakan tidak didapatkannya Peraturan Bupati yang diminta itu.

Disampaikan oleh Sekretaris Jendral (Sekjen) GKRM, Hadi Mardiansyah,SH bahwa GKRM telah menemui Kasubbag Dokumentasi dan Informasi Hukum akan tetapi Peraturan tersebut tidak dimiliki oleh instansi itu.

“Sedikit mengherankan, seharusnya seluruh Perbup (Peraturan Bupati) yang telah disahkan terdokumentasi dibagian hukum akan tetapi ketika Kami meminta Perbup tentang Keparkiran, satu peraturan pun tidak Kami dapatkan” Ungkap Bung Hadi. Selasa (02/11/2021).

Baca Juga :  Simpang Siur Surat Persetujuan Perpusnas Terkait Gedung Perpustakaan Daerah

Bung Hadi menambahkan ada 8 Peraturan Bupati yang diminta agar bisa dikaji nantinya untuk mengetahui titik masalah parkir sebenarnya.

“8 Peraturan Bupati yang kami minta, 1 Peraturan Bupati pun tak kami dapatkan” Ucap kesalnya.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Inhil, Said Ismala Kisma, SH menyampaikan bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Inhil Nomor 27 tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Parkir ditepi jalan umum turunannya beberapa Peraturan Bupati yang diminta oleh GKRM itu tidak ditemukan.

Baca Juga :  BANSER Turut Mengamankan MTQ Ke-50 Provinsi Jambi

“Peraturan yang diminta, tidak kami temukan karena sudah 10 tahun lamanya” Ucap nya.

Said Ismala menambahkan bahwa berkemungkinan Peraturan tersebut berada di dinas yang mengusulkan Peraturan Daerah tentang parkir tersebut. Dalam hal ini adalah Dinas perhubungan.

Lebih lanjut, Ketua Umum GKRM, Saipudin Ikhwan, S.I.Kom, MA menegaskan bahwa mereka akan terus memburu Peraturan Bupati tersebut.

“Kami kejar terus sampai Ujung. Sampai Peraturan Bupati itu kami dapatkan, karena tidak mungkin menjalankan kebijakan Perparkiran tanpa dasar Peraturan Bupati”. Tegasnya.

 

 

Share :

Baca Juga

Daerah

Tingkatkan Mutu Pelayanan Puskesmas Bupati Inhil HM Wardan Buka Bimtek Penyusunan Siap Versi 2020

Daerah

Bupati Inhil HM Wardan Instruksikan OPD Terkait Bergerak Cepat Usulkan DAK 2023

Daerah

DPAD Inhil Minta Waktu Ketika Didesak Tunjukkan Bukti Persetujuan Melanjutkan Pembangunan Gedung “UNISI”

Daerah

Pungutan Retribusi Parkir di Pekanbaru Menuai Protes, Dewan PDI Perjuangan Angkat Bicara

News

Presiden Jokowi Melantik Megawati Soekarno Putri Sebagai Ketua BRIN

News

The new https://vegasplus-casino.org/ Cutesy Cooking area

Daerah

Polres Inhil dan Kodim 0314/Inhil Bongkar Lapak Liar di Tembilahan 

Daerah

Bupati HM Wardan Lepas Kontingen Jamnas Ke-XI Cibubur Kwartir Cabang Pramuka 04.02 Inhil