KPK: Pembebasan 75 Pegawai Tidak Akan Mengganggu Kinerja KPK

TahtaNews.Com_Pembebastugasan pegawai KPK sebanyak 75 orang beberapa waktu lalu menuai pro dan kontra. Sebelumnya, Ketua KPK Firli Bahuri mengeluarkan Surat Keputusan (SK) Pimpinan KPK Nomor 652 Tahun 2021. Tentang Hasil Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) Pegawai yang Tidak Memenuhi Syarat Dalam Rangka Pengalihan Pegawai KPK menjadi Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN).

Ada empat poin yang tercantum dalam SK tersebut. Pertama, menetapkan nama-nama pegawai yang tersebut dalam lampiran surat keputusan ini, tidak memenuhi syarat dalam rangka pengalihan pegawai KPK menjadi pegawai ASN.

Kedua, memerintahkan kepada pegawai sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu agar menyerahkan tugas dan tanggung jawab kepada atasannya langsung sambil menunggu keputusan lebih lanjut.

Ketiga, menetapkan lampiran dalam keputusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

Keempat, keputusan ini berlaku sejak tanggal d/tetapkan dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Kinerja KPK Tidak Terganggu Sama Sekali

Atas pembebastugasan pegawai KPK tersebut, Komisi Pemberantasan Korupsi memastikan tidak akan mengganggu kinerja KPK kedepan.

“Sejauh ini, khusus pekerjaan pada kedeputian penindakan masih berjalan. Demikian juga program dan kegiatan pada kedeputian yang lain,” kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri.

75 pegawai KPK tersebut telah d/minta menyerahkan tugas dan tanggung jawabnya kepada atasan secara langsung. Sampai dengan ada keputusan lebih lanjut mengenai hal tersebut. Penyerahan tugas tersebut karena mereka tidak memenuhi syarat dalam asesmen TWK sebagai syarat menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN).

“Kerja-kerja KPK pada seluruh kedeputian tidak ada yang individual. Semua kerja secara tim dalam bentuk satgas yang d/pimpin oleh ketua tim atau kasatgas dengan kontrol dari direktur masing-masing. Direktorat adalah sebagai atasan langsungnya,” ucap Ali.

Ia menyatakan 75 pegawai termasuk Novel Baswedan, yang tidak memenuhi syarat  itu bukan dinyatakan nonaktiv. Sebab, semua hak dan tanggung jawab kepegawaiannya masih tetap berlaku.

“Menyerahkan tugas dan tanggung jawab kepada atasan langsungnya maksudnya adalah sekiranya atas polemik saat ini ada pekerjaan yang berpotensi menimbulkan implikasi hukum agar menyerahkan lebih dahulu kepada atasan langsungnya sampai ada keputusan lebih lanjut,” ungkapnya.

Selain itu, ia juga menegaskan sampai saat ini belum ada keputusan apapun mengenai 75 pegawai tersebut. nantinya akan ada hasil koordinasi dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) dan Badan Kepegawaian Negara (BKN).

“Bagi KPK, seluruh pegawai yang berjumlah sekitar 1.586 orang adalah orang-orang yang penuh integritas. Pegawai itu semua adalah aset bagi lembaga dalam ikhtiar pemberantasan korupsi. Untuk itu, tentu KPK akan mengambil keputusan yang terbaik sesuai aturan yang berlaku atas hasil TWK dari BKN tersebut,”Tutup Ali.

 

Sumber: CNN Indonesia